UNWRA: Musim Dingin Gaza Lebih Dingin Pasca Gencatan Senjata

Krisis di Gaza Palestina Terus Berlanjut Meski Ada Gencatan Senjata

Krisis di Gaza Palestina terus berlanjut meskipun telah terjadi kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Lembaga PBB yang mengurusi masalah pengungsi Palestina, UNRWA, menyatakan bahwa kondisi krisis tersebut akan semakin ekstrem pasca gencatan senjata.

UNRWA merujuk pada situasi para pengungsi Palestina yang mengalami penurunan kondisi meskipun telah terjadi kesepakatan gencatan senjata. Dalam pernyataannya, lembaga ini menyoroti bahwa Gaza menghadapi krisis yang semakin parah menjelang musim dingin. Tempat berlindung dan pasokan penting seperti bahan-bahan musim dingin diblokir oleh Israel untuk memasuki wilayah tersebut.

"Tempat berlindung dan bahan-bahan musim dingin yang ditujukan untuk keluarga-keluarga pengungsi tersimpan di gudang-gudang UNRWA di Yordania dan Mesir, diblokir untuk masuk," ujar badan PBB tersebut. Mereka juga menyerukan pemulihan segera akses kemanusiaan agar masyarakat di Gaza dapat memperoleh kebutuhan dasar mereka.

Pada hari Kamis, lembaga penyiaran publik Israel, Kan, melaporkan bahwa seorang pejabat senior pemerintah Israel menyatakan bahwa "Israel tidak bermaksud mengizinkan UNRWA untuk kembali bekerja di Gaza meskipun ada keputusan Mahkamah Internasional yang mewajibkannya untuk melakukannya."

Komentar tersebut muncul sehari setelah Mahkamah Internasional menyatakan bahwa warga Palestina di Gaza "belum menerima pasokan yang cukup" untuk bantuan kemanusian. Mahkamah tersebut juga memutuskan bahwa Israel harus mengizinkan dan memfasilitasi pengiriman bantuan serta berhenti menggunakan kelaparan sebagai metode perang.

Pendapat dari Mahkamah Internasional dikeluarkan sebagai nasihat hukum tidak mengikat, yang menguraikan kewajiban Israel di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki. Hal ini terjadi menyusul permintaan dari Majelis Umum PBB pada Desember 2024. Meskipun demikian, pembatasan Israel terhadap masuknya barang ke Gaza terus berlanjut meskipun kesepakatan gencatan senjata terbaru dengan Hamas dicapai awal bulan ini.

Kesepakatan gencatan senjata tersebut didasarkan pada 20 poin kesepakatan damai Presiden AS Donald Trump. Tahap pertama dari kesepakatan ini mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Rencana tersebut juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas.

Sejak Oktober 2023, perang genosida Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 68.000 orang. Situasi ini menunjukkan bahwa krisis di Gaza belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian, bahkan di tengah adanya kesepakatan gencatan senjata yang seharusnya membawa perdamaian.

Faktor-Faktor yang Memperparah Krisis di Gaza

• Blokade Pasokan Kemanusiaan: Bantuan kemanusiaan seperti makanan, air bersih, dan tempat berlindung masih terbatas karena blokade yang diberlakukan oleh Israel.
• Kondisi Musim Dingin: Musim dingin yang semakin mendekat memperburuk kondisi pengungsi Palestina yang tinggal di tempat-tempat yang tidak layak huni.
• Tidak Adanya Akses ke Sumber Daya: Pengungsi tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya vital seperti listrik dan air bersih.
• Ketidakpastian Politik: Kesepakatan gencatan senjata tidak memberikan solusi jangka panjang, sehingga situasi tetap rentan terhadap krisis berulang.

Tantangan yang Dihadapi UNRWA

UNRWA menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pengungsi Palestina. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi:

• Keterbatasan Sumber Daya: UNRWA mengalami keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi.
• Blokade oleh Pihak Ketiga: Bantuan yang disiapkan oleh UNRWA sering kali diblokir oleh pihak lain, seperti Israel, sehingga tidak sampai kepada pengungsi.
• Ketidakstabilan Politik: Ketidakstabilan politik di kawasan membuat operasi UNRWA menjadi sulit dan tidak efisien.

Peran Internasional dalam Menyikapi Krisis

Peran internasional sangat penting dalam menyelesaikan krisis di Gaza. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

• Koordinasi dengan PBB: Negara-negara anggota PBB perlu bekerja sama untuk menekan Israel agar mematuhi resolusi dan keputusan Mahkamah Internasional.
• Peningkatan Bantuan Kemanusiaan: Peningkatan bantuan kemanusiaan dari negara-negara donor untuk memastikan pengungsi Palestina mendapatkan kebutuhan dasar.
• Penegakan Hukum Internasional: Penegakan hukum internasional diperlukan untuk memastikan bahwa Israel mematuhi aturan dan prinsip-prinsip kemanusiaan.