Peninjauan Lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Gorontalo
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, melakukan peninjauan langsung terhadap lahan seluas tujuh hektare di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Peninjauan ini dilakukan pada Jumat, 24 Oktober 2025 kemarin. Lahan tersebut akan menjadi calon area pembangunan proyek nasional, yaitu Sekolah Rakyat.
Menurut informasi yang diperoleh, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah meninjau sekitar lima hingga enam lokasi yang memiliki potensi sebagai lahan pembangunan. Namun, keputusan akhir mengenai kelayakan lahan akan ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setelah melalui proses evaluasi teknis.
Jika luasnya hanya enam hektare, fasilitasnya mungkin agak terbatas. Tapi jika mendekati sepuluh hektare, tentu bisa lebih lengkap. Hari ini kita meninjau salah satu calon lokasi alternatif. Nantinya pihak Kementerian PUPR melalui Balai Perumahan akan menilai kelayakan dan harga tanah melalui appraisal, jelas Sofian Ibrahim.
Peninjauan lapangan ini merupakan bagian dari proses penentuan lokasi Sekolah Rakyat yang dapat dibangun oleh pemerintah provinsi, selain oleh pemerintah kabupaten dan kota. Sesuai ketentuan, Pemprov Gorontalo hanya berkewajiban menyiapkan lahan dengan luas minimal enam hektare dan maksimal sepuluh hektare.
Lahan di Kayumerah memiliki luas sekitar enam hingga tujuh hektare, sehingga sudah memenuhi syarat dari sisi luasan. Namun, kontur dan ketinggian tanah masih akan dievaluasi lebih lanjut oleh Kementerian PUPR.
Lokasi di Kayumerah menjadi titik terakhir yang ditinjau oleh tim provinsi. Sekda berharap Kementerian PUPR dapat segera menetapkan lokasi pembangunan agar proses pengadaan dan pembebasan lahan bisa segera dilaksanakan.
Mudah-mudahan ini yang terakhir, supaya tidak terlalu lama lagi mencari calon lahan. Setelah ditetapkan, kami akan menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan, tutupnya.
Proses Evaluasi dan Persiapan Pembangunan
Proses evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR sangat penting dalam menentukan kelayakan suatu lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Evaluasi ini tidak hanya melibatkan aspek fisik seperti luas lahan, tetapi juga kondisi tanah, ketinggian, serta faktor lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih mampu mendukung pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.
Selain itu, perlu diperhatikan juga aspek legalitas dan kepemilikan lahan. Proses pembebasan lahan harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat setempat tidak merasa dirugikan dan pembangunan dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan.
Beberapa langkah yang diperlukan sebelum pembangunan dimulai antara lain:
- Pengumpulan data dan informasi tentang kondisi lahan dan lingkungan sekitarnya.
- Koordinasi dengan pihak terkait, termasuk masyarakat setempat dan instansi pemerintah lainnya.
- Pembuatan rencana anggaran yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan proyek.
- Perencanaan infrastruktur dasar, seperti jalan akses, saluran air, dan sistem listrik.
Dengan adanya persiapan yang matang, diharapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Gorontalo dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya para pelajar di daerah tersebut.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Meskipun proses peninjauan dan evaluasi sedang berlangsung, beberapa tantangan masih harus dihadapi. Salah satunya adalah masalah waktu. Proses evaluasi oleh Kementerian PUPR membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dapat memperlambat pelaksanaan proyek. Selain itu, masalah finansial juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa anggaran yang disiapkan cukup untuk menutupi biaya pembebasan lahan dan pembangunan sekolah.
Namun, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, diharapkan semua kendala dapat diatasi. Masyarakat setempat juga diharapkan dapat mendukung proses ini agar pembangunan berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi semua pihak.
Komentar
Kirim Komentar