Kebijakan Tunjangan Guru Honorer di Kalimantan Barat
Akademisi Pendidikan Kalimantan Barat, Suherdiyanto, menilai kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan tunjangan bagi guru honorer sebesar Rp100.000 per bulan mulai tahun 2026 memiliki dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang signifikan, khususnya bagi guru-guru di daerah.
Kenaikan tunjangan yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadikan total tunjangan guru honorer sebesar Rp400.000 per bulan. Meski tidak besar secara nominal, kebijakan ini dinilai memberi angin segar bagi ribuan guru yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di Kalimantan Barat (Kalbar).
Tambahan Rp100.000 ini mungkin kecil secara angka, tetapi memiliki makna sosial yang besar. Guru honorer di Kalbar banyak yang masih menerima gaji di bawah Rp1 juta per bulan. Tambahan ini bisa meningkatkan semangat dan rasa dihargai oleh negara, ujar Suherdiyanto.
Karakteristik Pendidikan di Kalimantan Barat
Suherdiyanto menjelaskan bahwa Kalbar memiliki karakteristik pendidikan yang unik. Wilayahnya luas, sebaran penduduk tidak merata, dan infrastruktur pendidikan belum sepenuhnya memadai di sejumlah kabupaten. Hal ini membuat keberadaan guru honorer sangat vital, terutama di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga ASN.
Berdasarkan berbagai laporan daerah, terdapat sekitar 2.900 guru dan tenaga kependidikan honorer aktif di Kalbar. Dari jumlah itu, sebanyak 1.830 guru honorer diusulkan menjadi PPPK paruh waktu oleh Pemerintah Provinsi Kalbar pada tahun 2025.
Guru honorer adalah ujung tombak di banyak sekolah. Tanpa mereka, banyak proses belajar mengajar yang terhambat, terutama di daerah terpencil, kata Suherdiyanto.
Persepsi Pemerintah Terhadap Tenaga Pendidik
Menurutnya, kebijakan ini juga memperkuat persepsi bahwa pemerintah pusat peduli terhadap kesejahteraan tenaga pendidik di daerah-daerah tertinggal. Selama ini banyak guru honorer merasa terpinggirkan dari kebijakan pusat. Kenaikan ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah memperhatikan perjuangan mereka, jelasnya.
Namun, ia mengingatkan adanya potensi ketimpangan akibat banyaknya guru honorer non-database atau yang belum tercatat di sistem Dapodik. Kondisi ini banyak terjadi di wilayah terpencil seperti Ketungau Hulu (Sintang) dan Embaloh Hulu (Kapuas Hulu).
Guru yang tidak terdata berpotensi tidak menerima tunjangan. Ini bisa memunculkan rasa ketidakadilan antar sesama guru, padahal mereka sama-sama berjuang di lapangan, ujarnya.
Langkah Strategis untuk Efektivitas Kebijakan
Suherdiyanto menegaskan bahwa agar kebijakan kenaikan tunjangan ini benar-benar efektif, perlu dukungan nyata dari pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia mengusulkan beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan:
-
Perbarui Data Guru Honorer
Dinas pendidikan perlu memverifikasi dan mendigitalisasi data seluruh guru honorer, termasuk yang belum masuk database, agar penerima insentif tepat sasaran. -
Tambahan Tunjangan Daerah
Dalam hal ini, Pemerintah daerah disarankan menambah insentif sebesar Rp100.000Rp200.000 per bulan bagi guru di wilayah pedalaman atau perbatasan. -
Integrasi dengan Program PPPK
Guru penerima tunjangan sebaiknya diprioritaskan dalam seleksi PPPK agar memiliki jalur karier yang jelas. -
Pengawasan Penyaluran Insentif
Pemerintah provinsi perlu membentuk tim monitoring untuk memastikan tidak ada penundaan atau potongan dalam proses pencairan tunjangan.
Pentingnya Kesejahteraan Guru
Lebih lanjut, Suherdiyanto menekankan bahwa kesejahteraan guru merupakan pondasi utama peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan ini langkah awal yang baik, tetapi harus disertai pembaruan data, pengawasan ketat, dan dukungan daerah. Dengan begitu, manfaatnya benar-benar dirasakan dan kualitas pendidikan di Kalbar bisa meningkat secara merata, tutupnya.
Komentar
Kirim Komentar