Pemerintah Berkomitmen Kuat untuk Regulasi Ojek Online
Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat regulasi sektor transportasi berbasis aplikasi, khususnya ojek online (ojol). Hal ini dilakukan guna memastikan perlindungan yang adil bagi para mitra pengemudi dan menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan aplikator serta konsumen.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa rancangan peraturan presiden (perpres) yang mengatur sektor ojol saat ini sedang memasuki tahap akhir penyusunan. Ia menegaskan bahwa fokus utama dari aturan ini adalah memastikan perlindungan yang adil bagi para mitra pengemudi.
Ya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol ya, ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, draf awal peraturan tersebut telah diterima oleh pemerintah dan kini tengah dalam proses peninjauan serta koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan. Proses penyusunan aturan ini tidak hanya sekadar untuk mengatur operasional transportasi daring, tetapi juga untuk menghadirkan kepastian hukum yang dapat melindungi seluruh pihak yang terlibat, baik mitra pengemudi maupun perusahaan aplikator.
Dari draf itu kami pelajari, dan ada beberapa hal yang masih perlu dikomunikasikan. Kami ingin mencari jalan keluar terbaik, kata Prasetyo.
Tahap Akhir Penyusunan Perpres
Proses penyusunan perpres ini disebut telah mencapai tahap akhir, dengan hanya menyisakan pembahasan teknis terkait pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan perusahaan penyedia layanan. Beberapa poin utama yang masih perlu disepakati antara lain mengenai skema perlindungan sosial, jaminan kecelakaan kerja, serta kejelasan status hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.
Prasetyo menyebut bahwa pemerintah menargetkan peraturan ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat, bahkan besar kemungkinan rampung sebelum akhir tahun.
Mungkin, sangat mungkin rampung tahun ini. Sudah ada, tinggal mencari titik temu di beberapa hal. Tapi secara umum hampir semua sudah selesai, ujarnya optimistis.
Presiden Juga Menyentuh Pentingnya Regulasi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyinggung pentingnya keberadaan aturan yang melindungi jutaan pengemudi ojek online. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Oktober 2025, yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahannya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kesejahteraan para pengemudi ojol yang menjadi bagian penting dalam perekonomian digital Indonesia.
Kita ingin supaya lapangan kerja ojol ini, pengemudi ojol ini terjamin. Kalau tidak salah, ada 4 juta pengemudi ojol di dua perusahaan besar itu, dan sekitar 2 juta pengusaha UMKM yang bergantung pada layanan ini, ujar Prabowo.
Ia menambahkan bahwa dukungan pemerintah terhadap mitra ojol juga telah diwujudkan dalam kebijakan nyata, salah satunya melalui pemberian bonus hari raya bagi para pengemudi.
Untuk pertama kali dalam sejarah, pengemudi ojek online menerima bonus hari raya, ungkapnya.
Langkah Menuju Regulasi yang Lebih Adil
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya menata sektor transportasi daring agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Ke depan, perpres tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan antara perusahaan aplikasi, mitra pengemudi, dan konsumen.
Dengan regulasi yang kuat, pemerintah berharap ekosistem ojol tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga menjadi pilar ekonomi digital yang inklusif dan menyejahterakan jutaan masyarakat Indonesia.
Komentar
Kirim Komentar