Pengumuman Resmi! Skema Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 Berdasarkan Keputusan MenPAN-RB Nomor 16 Tahun 20

Kebijakan PPPK Paruh Waktu 2025: Solusi untuk Tenaga Honorer

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan sistem PPPK Paruh Waktu untuk tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi pengelolaan tenaga honorer agar lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa pegawai PPPK Paruh Waktu bekerja sekitar 4 jam per hari atau 20 jam per minggu. Meskipun bekerja paruh waktu, mereka tetap menerima gaji dan hak kepegawaian yang layak.

Gaji PPPK Paruh Waktu Mengacu pada Upah Minimum Provinsi

Besar gaji PPPK Paruh Waktu 2025 disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing daerah. Artinya, setiap pegawai akan menerima gaji berbeda tergantung lokasi penempatan dan formasi jabatan. Pemerintah memastikan bahwa gaji tidak boleh lebih rendah dari UMP atau gaji terakhir saat menjadi tenaga honorer.

Skema Gaji Tiap Formasi PPPK Paruh Waktu

Gaji PPPK Paruh Waktu dibedakan berdasarkan formasi dan beban kerja jabatan:

Formasi Guru
Guru PPPK Paruh Waktu mengikuti UMP daerah tempat bertugas. Contohnya, guru di DKI Jakarta bisa mendapat gaji sebesar Rp5 juta, sedangkan di NTB atau Jawa Tengah sekitar Rp2,1Rp2,5 juta. Pemerintah daerah juga dapat menambahkan insentif pendidikan jika tersedia anggaran tambahan.
Formasi Tenaga Kesehatan (Nakes)
Tenaga kesehatan memiliki kisaran gaji lebih tinggi karena risiko kerja dan tanggung jawab yang besar. Di beberapa wilayah seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur, gaji nakes PPPK Paruh Waktu bisa mencapai Rp3,6Rp4,5 juta, belum termasuk tunjangan daerah dan uang jaga.
Formasi Teknis dan Administrasi
Besarannya berada pada kategori menengah, yakni antara Rp2 juta hingga Rp3,5 juta, tergantung kompleksitas tugas dan lokasi penugasan.

Hak dan Status Kepegawaian Tetap Terjamin

Meskipun bekerja paruh waktu, pegawai PPPK Paruh Waktu tetap menerima gaji bulanan secara rutin dan terdaftar di sistem kepegawaian nasional (BKN). KemenPAN-RB menegaskan bahwa status PPPK Paruh Waktu tidak mengurangi hak kepegawaian, hanya menyesuaikan durasi kerja dengan kemampuan anggaran daerah. Pegawai juga berhak atas perlindungan hukum dan pengakuan sebagai aparatur negara.

Tips Bagi Calon PPPK Paruh Waktu

Bagi Anda yang sedang mempersiapkan diri menjadi PPPK Paruh Waktu 2025, perhatikan hal-hal berikut:

Pastikan Surat Keputusan (SK) penetapan dan data kepegawaian (DIP) Anda telah aktif di sistem BKN.
Cek Upah Minimum Provinsi (UMP) daerah sebagai acuan gaji.
Simpan bukti gaji honorer terakhir sebagai dasar perbandingan.
Pahami formasi jabatan dan beban kerja agar dapat memperkirakan gaji sesuai regulasi.

Kesimpulan: Solusi Efisien bagi Honorer di Seluruh Indonesia

Kebijakan PPPK Paruh Waktu 2025 menjadi solusi strategis bagi tenaga honorer agar tetap memiliki status resmi, penghasilan tetap, dan perlindungan hukum. Dengan rentang gaji antara Rp2 juta hingga Rp5,3 juta per bulan, program ini memastikan kesejahteraan tetap terjaga tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.