aiotrade, PADANGPemerintah Provinsi Sumatra Barat melakukan langkah strategis untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di sekitar Pasar Koto Baru dengan membangun jalan bypass Bukittinggi-Koto Baru. Proyek ini dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mengurangi beban lalu lintas di area tersebut.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menjelaskan bahwa pentingnya koneksi transportasi di wilayah Padang Lua, Kabupaten Agam menjadi salah satu alasan utama pemerintah dalam merancang proyek ini. Menurutnya, pembangunan jalan bypass diharapkan dapat memperlancar arus kendaraan antar daerah dan mengurangi kepadatan lalu lintas di titik-titik rawan seperti Pasar Koto Baru. Sebelumnya, kemacetan mencapai 5 km di lokasi tersebut tercatat terjadi pada tahun lalu, sehingga diperlukan solusi alternatif yang lebih efektif.
Opsi pembangunan underpass atau flyover akhirnya tidak dilanjutkan karena dinilai memiliki risiko tinggi baik secara teknis maupun keselamatan, ujarnya, Jumat (24/10/2025).
Pembangunan underpass atau jalan di bawah permukaan tidak direkomendasikan karena zona rawan gempa dan patahan aktif di sekitar lokasi. Infrastruktur semacam itu dinilai berbahaya bagi masyarakat jika terjadi bencana alam. Sementara itu, jalan layang atau flyover juga sulit direalisasikan karena melintasi jalur rel kereta api. Pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) menolak izin karena alasan keamanan dan keselamatan.
Selain itu, Bupati Agam Benni Warlis menambahkan bahwa pemerintah juga menjalankan rencana revitalisasi pasar. Ia menilai bahwa revitalisasi pasar merupakan solusi jangka pendek yang dapat membantu mengurangi beban kemacetan sambil menunggu pembangunan jalan bypass selesai.
Wali Nagari Padang Lua, Jufri, menyampaikan harapan masyarakat setempat agar solusi permanen bisa segera diwujudkan. Menurutnya, pembangunan jalan bypass sebenarnya sudah dimulai sebelumnya, dan hanya tersisa sekitar 1,2 km lagi yang belum selesai. Jika proyek ini diteruskan hingga Pasar Amur, maka kemacetan di Padang Lua bisa terselesaikan tanpa perlu membangun underpass atau flyover yang berisiko.
Kami mohon perhatian dari gubernur dan bupati agar ini jadi prioritas, ujar Jufri.
Dari hasil rapat yang telah dilakukan, kesepakatan ini akan menjadi dasar perencanaan teknis oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Pemprov Sumbar juga akan mengajukan dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pihak terkait lainnya agar proses pembangunan bisa segera terealisasi. Dengan demikian, masyarakat di wilayah tersebut diharapkan dapat menikmati akses transportasi yang lebih lancar dan aman.
Komentar
Kirim Komentar