Pemkab Badung Terus Optimalkan Potensi Pajak Baru Meski PAD Tidak Mcapai Target
Meskipun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung terancam tidak tercapai, pemerintah setempat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tetap berupaya memaksimalkan potensi pajak baru. Hal ini dilakukan karena perubahan APBD 2025 sudah ditetapkan dan tidak mungkin diubah lagi.
Kepala Bapenda Badung, Ni Putu Sukarini, saat dikonfirmasi pada Jumat 24 Oktober 2025, menyatakan bahwa meskipun angka PAD jauh dari target, tidak mungkin untuk mengubah besaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa anggaran perubahan APBD sudah "ketok palu" dan tidak bisa diubah kembali.
Namun, dengan melesetnya PAD, pihaknya mengakui kemungkinan akan ada penyesuaian besaran PAD pada tahun 2026 mendatang. "Mungkin tahun depan disesuaikan lagi," ujarnya singkat.
Proses Validasi Potensi Pajak Baru
Dalam upaya memaksimalkan PAD, Bapenda Badung terus melakukan validasi terhadap potensi pajak baru. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi (TI) Bapenda Badung, I Made Deddy Sandrawan, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan validasi potensi pajak baru dengan melibatkan puluhan pegawai lintas bidang.
Tujuan dari proses ini adalah memastikan data yang diperoleh akurat dan menyeluruh. Menurut Deddy Sandrawan, proses validasi di lapangan membutuhkan waktu dan ketelitian tinggi. Rata-rata, tim memerlukan sekitar 15 menit untuk mendata satu potensi pajak.
"Kesulitan di lapangan adalah menemui langsung pemilik usaha, belum lagi setiap potensi pajak menghabiskan waktu 15 menit," ujar Deddy Sandrawan. Ia juga menyebutkan bahwa masih terdapat 10.635 potensi pajak yang belum divalidasi.
Realisasi PAD yang Masih Jauh dari Target
Seperti diketahui, target PAD Kabupaten Badung pada tahun 2025 terancam tidak tercapai. Sampai bulan Oktober, realisasi pendapatan baru mencapai Rp5,76 triliun atau sekitar 61,91 persen dari target sebesar Rp9,30 triliun. Dengan sisa waktu kurang dari tiga bulan, capaian tersebut dinilai sulit menembus angka target hingga akhir tahun.
Meskipun jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan, kondisi ini belum cukup untuk menutupi kesenjangan antara realisasi dan target PAD.
Langkah Efisiensi dan Pengencangan Ikat Pinggang
Anggota Komisi III DPRD Badung, Nyoman Satria, menilai perlunya langkah cepat dan tegas dari seluruh perangkat daerah (OPD) untuk menghadapi situasi ini. Ia meminta agar setiap OPD segera melakukan efisiensi dan pengencangan ikat pinggang untuk menyesuaikan dengan kondisi riil penerimaan pajak yang melambat.
Menurut Satria, laporan yang ia terima menyebutkan bahwa PAD Badung baru tercapai Rp5 triliun lebih sampai tanggal 30 September 2025 dari target Rp9 triliun. "Semua ini apakah bisakah tercapai? Kalau Rp1 triliun per bulan mungkin bisa. Tapi kalaupun tidak, kami sudah memberikan masukan kepada TAPD melalui Pak Sekda selaku Ketua TAPD, agar seluruh perangkat daerah segera melakukan pengencangan ikat pinggang," ujar Nyoman Satria.
Upaya Pemkab dalam Mempercepat Realisasi PAD
Meskipun target PAD tidak tercapai, pemerintah Kabupaten Badung tetap berkomitmen untuk mempercepat realisasi pendapatan daerah. Dengan terus memaksimalkan potensi pajak baru dan melakukan validasi secara menyeluruh, Bapenda Badung berharap dapat meningkatkan kontribusi PAD di masa mendatang.
Selain itu, pihaknya juga berupaya memperbaiki sistem pelaporan dan pengawasan pajak untuk memastikan transparansi dan akurasi data. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan PAD Kabupaten Badung dapat terus meningkat, meskipun dalam kondisi yang tidak ideal saat ini.
Komentar
Kirim Komentar