Netanyahu Ingin Israel Menentukan Negara yang Boleh Kirim Pasukan ke Gaza

Netanyahu Ingin Israel Menentukan Negara yang Boleh Kirim Pasukan ke Gaza

Netanyahu Ingin Israel Menentukan Negara yang Boleh Kirim Pasukan ke Gaza

Pernyataan Netanyahu Mengenai Kebijakan Keamanan Israel

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Minggu (26/10/2025) menegaskan bahwa negara tersebut akan sepenuhnya menentukan kebijakan keamanannya sendiri. Ia juga menyatakan bahwa Israel akan memutuskan pasukan internasional mana yang dapat atau tidak dapat diterima untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan wilayahnya.

Advertisement

Pernyataan ini disampaikan oleh Netanyahu dalam pertemuan kabinet di tengah diskusi dan upaya internasional terkait penempatan pasukan stabilisasi di kawasan, khususnya mengenai konflik Israel-Palestina. Ia menekankan bahwa penentuan pasukan asing yang terlibat dengan keamanan Israel merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh Tel Aviv.

"Kami mengontrol keamanan kami sendiri dan telah menjelaskan kepada pasukan internasional bahwa Israel akan memutuskan pasukan mana yang tidak dapat diterima oleh kami dan itulah cara kami bertindak dan akan terus bertindak," ujar Netanyahu.

Ia menambahkan bahwa sikap tegas negaranya ini telah mendapat penerimaan dari pihak sekutu utama mereka. "Hal ini, tentu saja, diterima oleh Amerika Serikat, sebagaimana diungkapkan oleh perwakilan paling senior mereka dalam beberapa hari terakhir," tambahnya.

Penempatan Pasukan Asing di Wilayah Israel

Pernyataan Netanyahu muncul menyusul spekulasi dan rencana terkait pembentukan dan penempatan pasukan asing, termasuk yang dipimpin oleh AS, untuk mengawasi keamanan pascakonflik di Jalur Gaza. Ia memastikan bahwa setiap kekuatan asing yang ingin beroperasi di wilayah tersebut harus mendapat persetujuan penuh dan tidak bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional Israel.

Tidak Perlu Persetujuan untuk Serang Gaza

Sementara itu, dalam acara yang sama, Netanyahu memberikan peringatan tegas soal tindakan Israel yang menyerang Gaza dan Lebanon. Ia menyatakan bahwa Israel tidak akan meminta persetujuan dari pihak mana pun untuk melancarkan serangan terhadap sasaran di Gaza atau Lebanon, meskipun saat ini telah menyepakati gencatan senjata.

"Israel adalah negara yang mandiri. Kami akan membela diri dengan cara kami sendiri dan kami akan terus menentukan nasib kami," ujar Netanyahu dalam pertemuan para menteri pemerintah.

Ia menegaskan kembali bahwa Israel tidak mencari persetujuan siapa pun untuk tindakan tersebut. "Kami mengendalikan keamanan kami," tegasnya lagi.

Serangan Terhadap Gaza Tengah

Komentar Netanyahu ini muncul setelah pasukan Israel pada hari sebelumnya, Sabtu (25/10/2025), melancarkan "serangan terarah" terhadap seorang individu di Gaza tengah. Militer Israel mengklaim individu tersebut adalah anggota Jihad Islam yang sedang merencanakan serangan terhadap pasukan Israel.

Gencatan senjata yang didukung AS antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas telah berlaku sekitar dua tahun sejak pecahnya perang di Jalur Gaza. Namun, kedua belah pihak saling menuduh melakukan pelanggaran.

Meskipun Israel mengklaim menargetkan anggota Jihad Islam, kelompok militer tersebut mengeluarkan pernyataan yang menyebut klaim Israel mengenai rencana serangan itu sebagai "tuduhan palsu belaka". Saksi mata di lokasi kejadian melaporkan melihat serangan drone menghantam sebuah mobil hingga terbakar. Tenaga medis setempat menyebutkan empat orang terluka dalam insiden tersebut, namun tidak ada laporan segera mengenai korban jiwa.

Di tengah ketegangan gencatan senjata, beberapa media Israel menyebut adanya kebijakan baru yang memungkinkan pejabat Mesir memasuki Jalur Gaza. Kebijakan yang sebelumnya melarang masuknya pasukan asing ini bertujuan untuk membantu menemukan jenazah para sandera yang ditawan oleh Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023.

Isu Politik Domestik

Di ranah politik domestik, keputusan Netanyahu untuk menerima gencatan senjata yang ditengahi AS telah melemahkan koalisi pemerintahannya yang berhaluan sayap kanan. Para sekutu garis keras Netanyahu mengecam keras perjanjian tersebut, menuntut agar militer tetap mempertahankan kendali atas seluruh Jalur Gaza.

Analisis politik menyebutkan, dengan tidak adanya mayoritas mutlak di parlemen, fokus Netanyahu saat ini beralih pada pemosisian diri untuk memenangkan pemilihan umum berikutnya, bahkan jika harus diadakan lebih awal.


Berita Terkait

Komentar

Kirim Komentar