Peringatan Penting dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja di Kamboja. Negara tersebut, menurutnya, bukanlah tujuan penempatan yang aman bagi pekerja migran Indonesia (PMI).
"Kita terus mengkampanyekan dan menyosialisasikan bahwa Kamboja bukan tempat aman untuk pekerja migran kita," ujar Muhaimin Iskandar dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Senin (27/10).
Menurutnya, tawaran kerja di Kamboja dapat dipastikan ilegal karena hingga kini belum ada kerja sama resmi yang menjamin keselamatan dan hak-hak PMI di negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) terus menerbitkan peringatan agar calon pekerja migran tidak memilih Kamboja sebagai tujuan kerja.
Perlindungan bagi PMI yang Sudah Bekerja di Kamboja
Meski demikian, bagi PMI yang sudah terlanjur bekerja di Kamboja, pemerintah tetap berupaya memberikan perlindungan. Hal ini dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian P2MI, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI Phnom Penh. "Kalau sudah terlanjur di sana maka harus ada upaya-upaya perlindungan sistematis yang dilakukan oleh P2MI dan seluruh lintas sektor," tambah Muhaimin Iskandar.
Pemerintah Indonesia melalui KBRI Kamboja juga membuka akses komunikasi dan layanan bagi PMI yang mengalami masalah di negara tersebut. Selain itu, Menko Muhaimin Iskandar mengimbau calon PMI untuk memastikan keberangkatan kerja mereka melalui jalur resmi yang terverifikasi oleh BP2MI, guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sering menargetkan calon pekerja migran dari Asia Tenggara.
Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemerintah
Berikut beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia:
- Peningkatan Sosialisasi: Pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja yang tidak jelas asalnya.
- Koordinasi Lintas Sektor: Terdapat kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian P2MI, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI, untuk memastikan perlindungan maksimal bagi PMI.
- Akses Layanan Darurat: PMI yang mengalami masalah di luar negeri memiliki akses ke layanan darurat melalui KBRI setempat.
- Verifikasi Jalur Kerja: Pemerintah menekankan pentingnya penggunaan jalur resmi yang telah diverifikasi oleh BP2MI agar terhindar dari modus TPPO.
Pentingnya Kesadaran Masyarakat
Selain upaya pemerintah, kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam mencegah tindakan yang merugikan. Calon pekerja migran perlu memahami risiko yang mungkin terjadi jika memilih jalur yang tidak resmi atau tidak terverifikasi. Dengan informasi yang cukup, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan aman.
Pemerintah akan terus berupaya memberikan perlindungan dan dukungan kepada PMI, baik yang sudah bekerja maupun yang masih dalam proses pencarian pekerjaan. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan jumlah kasus yang melibatkan PMI dapat diminimalkan.
Komentar
Kirim Komentar