Menteri Keuangan Sebut Dana Pemprov Jateng Mengendap Rp 1,9 T, Gubernur: Itu Dana Operasional!

aiotrade

Penjelasan Gubernur Jawa Tengah Mengenai Dana yang Tersimpan di Perbankan

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyanggah adanya dana pemerintah daerah sebesar Rp 1,9 triliun yang mengendap di perbankan. Hal ini disampaikan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa banyak daerah menyimpan uangnya di perbankan.

"Kita tidak mengendap, jadi untuk Jawa Tengah itu sekitar satu triliun (Rp 1,9 triliun), itu semuanya berjalan," kata Gubernur Luthfi saat melakukan kunjungan kerja di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (24/10). Ia menjelaskan bahwa dana sebesar tersebut digunakan untuk operasional selama Oktober, November, hingga Desember 2025. Dana ini akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sekolah, infrastruktur jalan, serta pembayaran gaji pegawai.

"Dana ini ditaruh di rekening pemerintah, dalam hal ini di Pemda Jateng. Artinya siapapun boleh mengaudit dan itu berjalan, dan nanti akan habis pada saatnya, yaitu bulan Desember. Jadi itu tidak mengendap, tetapi berjalan," tegasnya.

Penjelasan Menkeu tentang Dana Daerah yang Mengendap

Dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri Jakarta, Senin (20/10), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa banyak daerah menumpuk uangnya di perbankan. Ia menegaskan perlunya percepatan realisasi belanja terutama yang produktif dalam tiga bulan terakhir tahun ini. "Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito," ujarnya.

Purbaya menyebutkan bahwa berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober, ada 15 daerah yang menyimpan dana di bank. DKI Jakarta menduduki posisi pertama dengan jumlah dana sebesar Rp 14,6 triliun. Pemprov Jateng masuk dalam daftar di posisi ke-14 dengan dana sebesar Rp 1,9 triliun.

Validitas Data dari Bank Indonesia

Purbaya menegaskan bahwa data yang dimiliki Bank Indonesia dipastikan valid, khususnya terkait dana pemda yang tersimpan di perbankan. Hal ini karena BI menerima laporan keuangan secara rutin dari perbankan.

"Itu data dari bank sentral, itu dicek sama BI, karena laporan dari bank yang disampaikan setiap saat, jadi harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankan mereka," pungkas Purbaya.