M Jusuf, Panglima ABRI Asal Sulawesi yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Sejarah dan Peran Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dalam Kehidupan Bangsa Indonesia

Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Jusuf Amir atau lebih dikenal dengan nama Jenderal Jusuf adalah salah satu tokoh yang sangat dicintai oleh rakyat Indonesia. Ia menjadi teladan bagi banyak orang, terutama dalam dunia militer dan politik. Sebagai seorang bangsawan Bugis dari Bone, Sulawesi Selatan, Jusuf memiliki latar belakang yang kaya akan tradisi dan kehormatan.

Lahir dan Karier Militer

M. Jusuf lahir pada tanggal 23 Juni 1928 di Bone. Pada masa muda, ia memulai karier militernya dengan bergabung dengan Devosi Rakyat Indonesia dari Sulawesi (KRIS), kemudian berlayar ke Jawa. Ia memulai perjalanan karier di Angkatan Laut sebagai ajudan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar di Yogyakarta, sebelum beralih ke Angkatan Darat sebagai anggota Polisi Militer.

Pada tahun 1950, Jusuf menjabat sebagai ajudan Kolonel Alex Evert Kawilarang, Panglima KO-TT VII/Wirabuana, dan ikut serta memadamkan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Keterlibatannya dalam gejolak daerah terlihat ketika ia ikut menandatangani deklarasi Permesta pada Maret 1957 karena keprihatinan atas desentralisasi keamanan di Sulawesi. Namun, ia meninggalkan gerakan itu setelah Pemerintah Pusat membentuk empat Komando Daerah Militer (Kodam) untuk mengamankan Sulawesi pada Mei 1957. Bahkan, Jusuf kemudian menjadi mata-mata, melaporkan aktivitas Permesta kepada Pemerintah Pusat.

Peran dalam Politik dan Pemerintahan

Pada Mei 1958, Jusuf resmi menjabat Panglima Kodam Sulawesi Selatan dan Tenggara, membantu Pemerintah Pusat menumpas gerakan Permesta. Kariernya terus menanjak, dan pada Oktober 1959, ia memimpin Kodam XIV/Hasanuddin.

Pada tahun 1964, Jusuf memasuki ranah sipil setelah Presiden Soekarno mengangkatnya sebagai Menteri Perindustrian. Peran pentingnya terukir pada 11 Maret 1966, saat ia bersama Menteri Veteran Basuki Rachmat dan Panglima KODAM V/Jayakarta Amir Machmud mendatangi Soekarno di Bogor setelah pertemuan kabinet dibubarkan karena situasi yang tidak aman di Jakarta. Ketiga jenderal itu mendesak Soekarno agar memberi kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan. Tekanan dari Jusuf dan dua jenderal lainnya, serta lingkaran dalam Soekarno, mendorong Presiden menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Jabatan sebagai Panglima ABRI

Puncak karier militernya tiba pada April 1978 ketika Presiden Soeharto menunjuknya sebagai Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan. Sebagai Panglima, Jusuf menjalankan program untuk mengintegrasikan ABRI dengan rakyat (ABRI Masuk Desa). Ia menafsirkan perintah tersebut dengan menjaga netralitas politik ABRI, menjauhkan dukungan aktif dari Golkar dalam Pemilu Legislatif 1982, tidak seperti pemilu sebelumnya.

Jusuf dikenal sebagai jenderal yang sangat memperhatikan kesejahteraan prajuritnya. Ia rutin mengunjungi markas-markas tentara di daerah, menanyakan kabar keluarga dan kondisi mereka, menjadikannya sangat populer di jajaran ABRI.

Pengusulan sebagai Pahlawan Nasional

Jenderal M. Jusuf kembali diusulkan menjadi pahlawan nasional. Nama Panglima ABRI ke-7 ini pertama kali masuk ketika Pimpinan Pusat Padepokan Kosgoro 57 mengusulkan Jenderal M Jusuf sebagai pahlawan tahun 2021. Selama empat tahun nama mantan Menteri Perindustrian ini bergulir di Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Kini nama Jenderal Asal Makassar kembali masuk ke GTK yang dipimpin Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon.

Selain M Jusuf, dua mantan presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid juga termasuk dalam usulan. Keluarga Jenderal M Jusuf, Andi Herry Iskandar bersyukur nama Jenderal M Jusuf sudah sampai di tingkat Kementerian. "Alhamdulillah kalau sudah diusulkan. Kami berterima kasih, ini menjadi apresiasi," kata Andi Herry Iskandar pada Jumat (24/10/2025).