Persetujuan Awal Faksi Palestina terhadap Visi Mesir untuk Jalur Gaza
Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan faksi-faksi Palestina lainnya telah menyampaikan persetujuan awal mereka terhadap nama-nama komite administratif yang diusulkan untuk memerintah Jalur Gaza. Mediator Mesir mengemukakan visinya untuk hari setelah perang di Gaza kepada faksi-faksi Palestina, dengan rencana bahwa Jalur Gaza akan dikelola oleh komite yang terdiri dari orang-orang kompeten yang tetap berada di Gaza selama konflik.
Perundingan ini ditengahi oleh Qatar dan diawasi oleh Amerika Serikat (AS) serta Turki. Setelah faksi-faksi Palestina menyetujui visi awal tersebut, Mesir segera menyampaikan visinya kepada Israel dan AS. Delegasi Hamas juga mengikuti perundingan yang berlangsung di Kairo, Mesir pada Jumat (24/10/2025). Perundingan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan fase berikutnya dari perjanjian gencatan senjata tahap pertama yang berlaku sejak 10 Oktober lalu.
Hussam Badran, anggota biro politik Hamas, menyampaikan bahwa pihaknya hadir di Kairo untuk menindaklanjuti langkah-langkah terkait implementasi perjanjian Sharm el-Sheikh dan menegaskan keseriusan Hamas serta faksi-faksi Palestina dalam melanjutkan implementasi ketentuan-ketentuannya.
Berdasarkan proposal Trump, diskusi fase kedua gencatan senjata mencakup rencana pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Gaza, penarikan tentara Israel, pelucutan senjata Hamas, dan pembentukan badan administratif sementara (Dewan Perdamaian) yang dipimpin Presiden AS Trump. Namun, Israel menolak untuk memulai fase kedua hingga Hamas menyelesaikan penyerahan semua jenazah sandera yang tersisa di Gaza, menurut laporan media Israel.
Sementara itu, Hamas menegaskan bahwa mereka membutuhkan waktu dan mekanisme untuk menggali jenazah-jenazah yang tertimbun reruntuhan. Sampai saat ini, Hamas telah menyerahkan 16 jenazah dari 28 daftar sandera yang tewas. Israel mengonfirmasi 15 sandera yang berhasil diidentifikasi, sedangkan satu jenazah disebut bukan milik sandera.
Informasi Terbaru di Jalur Gaza
Dua warga Palestina tewas dalam penembakan tentara Israel di sebelah timur Deir el-Balah di Gaza tengah pada Jumat. Badan-badan PBB dan kelompok-kelompok kemanusiaan mendesak Israel untuk membuka kembali jalur penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa Hamas dan badan PBB yang menyalurkan bantuan ke Palestina, UNRWA, tidak boleh berperan lagi di Jalur Gaza.
Kepala UNRWA mengkritik larangan tersebut sebagai pengabaian total terhadap kemanusiaan, menyebut Israel menggunakan pemblokiran bantuan kemanusian sebagai senjata. Laporan dari Al Jazeera menunjukkan bahwa hal ini semakin memperparah kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Menurut data per 18 Oktober 2025, setidaknya 68.116 warga sipil Palestina tewas dan 70.200 lainnya terluka dalam serangan Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023, menurut laporan Anadolu Agency. Israel menyalahkan Hamas atas kematian dan kehancuran di Jalur Gaza, menyebutnya sebagai balasan atas Operasi Banjir Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas dan faksi perlawanan lainnya pada 7 Oktober 2023.
Hamas dan faksi lainnya menangkap 250 orang setelah membobol pertahanan Israel di perbatasan selatan, sebagai perlawanan terhadap pendudukan Israel di Palestina sejak tahun 1948. Pada akhir September 2025, Presiden AS Trump mengusulkan proposal gencatan senjata untuk Israel dan Hamas yang ditengahi oleh Mesir dan Qatar dengan partisipasi AS dan Turki di Sharm/elSheikh, Mesir.
Gencatan senjata tahap pertama berlaku mulai tanggal 10 Oktober lalu, namun perjanjian tersebut rapuh. Israel menekan Hamas untuk segera menyerahkan seluruh jenazah sandera yang tersisa di Gaza, sementara Hamas mengatakan mereka terus berusaha mengevakuasi jenazah-jenazah tersebut dari reruntuhan di Gaza.
Komentar
Kirim Komentar