Tingkat Kesukaan Publik terhadap Pemerintahan
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan hasil survei satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Dalam konferensi pers yang diadakan pada Kamis, 23 Oktober 2025, Direktur LSI Denny JA, Adjie Alfaraby menyampaikan bahwa tingkat kesukaan publik terhadap Presiden Prabowo masih sangat tinggi dengan angka sebesar 89,9 persen.
Sementara itu, nama Gibran Rakabuming Raka berada di bawah calon wakil presiden nomor urut 3 saat pemilu lalu, Mahfud Md, yang memiliki angka 85,4 persen. Gibran sendiri mendapatkan angka 78,2 persen dalam survei tersebut.
Di urutan keempat, nama Anies Baswedan muncul dengan angka 77,6 persen; kemudian Ganjar Pranowo dengan 74,6 persen. Di posisi terakhir, ada Muhaimin Iskandar dengan angka yang lebih rendah.
Pendekatan Militeristik dalam Pemerintahan
Sebuah lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik, Center of Economic and Law Studies (Celios), menemukan bahwa mayoritas publik menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggunakan pendekatan tata kelola militeristik.
Survei Celios terhadap 1.338 responden menunjukkan bahwa sebanyak 63 persen publik merasa pemerintahan Prabowo-Gibran menggunakan pendekatan militeristik dalam menjalankan kekuasaan. Sebanyak 24 persen responden tidak setuju, sedangkan 13 persen lainnya tidak tahu.
Pertanyaan dalam survei ini adalah: Apakah menurut Anda PrabowoGibran menerapkan pendekatan militeristik dalam tata kelola pemerintahan? Opsi jawaban yang diberikan adalah Iya, Tidak, dan Tidak tahu.
Kinerja Menteri yang Terburuk
Celios juga melakukan survei penilaian kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih. Survei ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam survei pertama, Celios menggunakan pendekatan pakar atau expert judgement dengan bertanya kepada 120 jurnalis dari 60 lembaga pers. Sementara survei kedua melibatkan 1.338 responden masyarakat umum dari wilayah perkotaan dan perdesaan, yang disurvei antara 30 September hingga 13 Oktober 2025.
Berdasarkan hasil kedua survei tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapatkan nilai terburuk. Peneliti Celios, Media Wahyudi Askar, menyatakan bahwa Bahlil harus di-reshuffle karena performanya yang tidak memuaskan.
Ketidakpuasan terhadap Program Prioritas
Survei LSI mengungkapkan bahwa program 19 juta lapangan pekerjaan dan makan bergizi gratis (MBG) sebagai dua dari lima program prioritas dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Direktur LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, menyebutkan bahwa program 19 juta lapangan pekerjaan memperoleh angka ketidakpuasan sebesar 71,6 persen. Sementara program MBG mencapai angka 38,2 persen, yang lebih tinggi dibandingkan tiga program lainnya.
Di urutan ketiga, terdapat Koperasi Merah Putih dengan 23,1 persen ketidakpuasan; Sekolah Rakyat dengan 10,7 persen; dan Cek Kesehatan Gratis dengan 9,1 persen.
Penyebaran Hoaks dalam Setahun Terakhir
Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat terdapat 1.593 hoaks yang beredar selama setahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hasil riset Mafindo menunjukkan bahwa kasus hoaks tersebar setiap bulannya di berbagai platform digital dengan intensitas yang bervariasi. Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang, Loina Lalolo Krina Perangin-angin, menyampaikan bahwa puncak frekuensi hoaks terjadi pada Juli 2025 dengan total 180 kasus atau sekitar 11,30 persen dari total hoaks yang diverifikasi.
Pada Juli 2025 ada 180 hoaks dan setelah kami sisir lagi lebih mendalam, ternyata banyaknya itu karena ada kasus Israel dan Palestina, ujarnya dalam diskusi yang dihelat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Komentar
Kirim Komentar