Fakta Mengejutkan Dapur MBG Banyumas: Masak dari Pagi Hari dengan Ruko Tidak Layak

Masalah Keamanan Pangan di Dapur Darurat Banyumas

Di balik niat baik untuk menyediakan asupan bergizi bagi ribuan anak sekolah di Banyumas, tersembunyi sebuah fakta yang mengkhawatirkan. Sejumlah dapur darurat yang didirikan di rumah-rumah warga hingga rumah toko (ruko) ditemukan beroperasi di bawah standar kelayakan. Kondisi ini dibongkar langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Banyumas, dr. Dani Esti Novia, dalam sebuah rapat koordinasi krusial bersama Tim Pemantauan dari Sekretariat Negara.

Kegelisahan atas Kondisi Lapangan

Dani tidak menutupi kegelisahannya setelah melihat langsung kondisi di lapangan. Ia menilai bahwa perlu adanya penataan ulang. "SPPG harus segera melengkapi sarana dan prasarana agar keamanan pangan bisa terjamin," tegasnya.

Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah rentang waktu antara proses memasak dengan distribusi makanan ke sekolah. Jeda yang terlalu panjang ini berisiko besar menurunkan kualitas dan keamanan gizi yang seharusnya diterima para siswa.

Waktu Memasak yang Terlalu Lama

Menurut Dani, kebanyakan dapur darurat masih memasak sejak pukul 01.00 WIB. Waktu memasak yang terlalu lama berisiko menurunkan mutu makanan. Persoalan ini diperparah dengan kondisi fisik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang banyak di antaranya tidak dirancang khusus untuk produksi massal.

Alur pengolahan yang tidak tertata rapi di dalam ruko atau rumah tinggal meningkatkan risiko kontaminasi silang, yang menjadi ganjalan utama untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Legalitas yang Menjadi Masalah

Fakta yang lebih mengejutkan lagi adalah soal legalitas. Dalam rapat evaluasi sebelumnya, terungkap bahwa dari 64 SPPG yang saat itu beroperasi, hanya satu yang mengantongi SLHS. Kini, dengan jumlah dapur yang membengkak menjadi 80, masalah ini menjadi semakin genting.

Menyikapi hal ini, Dani mengaku pihaknya telah bergerak cepat. "Kami juga sudah berkoordinasi dengan Forkompincam agar setiap SPPG melengkapi syarat administrasi dan teknis, termasuk sertifikasi penjamah dan pengolah pangan, serta memastikan peralatan dan alat masak memenuhi standar," ujarnya.

Peninjauan Standarisasi Fasilitas

Temuan di Banyumas ini pun menjadi catatan serius bagi pemerintah pusat. Perwakilan Tim Pemantauan Sekretariat Negara, Benedicta Trixie, menyebut pihaknya tengah mengkaji kemungkinan standarisasi fasilitas yang lebih tinggi. "Ke depan kami akan menilai apakah diperlukan alat sterilisasi, atau bahkan ruangan pendingin untuk menjaga kualitas makanan. Semua sedang dikaji," kata dia.

Tantangan di Tengah Pertambahan Jumlah Dapur

Kini, di tengah pertambahan jumlah dapur yang masif, jaminan keamanan dan kualitas setiap porsi makanan yang sampai ke tangan anak-anak menjadi pertaruhan yang tak bisa ditawar lagi.

Perlu adanya peningkatan kesadaran dan pengawasan dari seluruh pihak terkait. Pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan pangan.