Tantangan dan Strategi Daerah dalam Efisiensi Anggaran
Keputusan pemerintah pusat untuk memangkas dana Transfer Ke Daerah (TKD) telah menimbulkan respons yang serentak di berbagai daerah. Di tengah tantangan fiskal, pemerintah daerah (pemda) kini dipaksa untuk lebih kreatif dan strategis dalam melakukan efisiensi anggaran. Hal ini mencakup pengetatan belanja operasional hingga pengkajian ulang terhadap program-program prioritas.
Kondisi ini juga menjadi tantangan nyata bagi kemandirian fiskal dan kreativitas daerah dalam upaya meraup pundi-pundi pemasukan bagi kas daerah. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk melakukan eksplorasi terhadap kemungkinan pemasukan dari berbagai sektor atau bidang tertentu.
Penghematan di Berbagai Sektor
Pemerintah Kota Bandung pasti akan melakukan efisiensi anggaran setelah dana TKD dari pemerintah pusat menyusut sebesar Rp600 miliar untuk APBD 2026. Sejumlah belanja yang tadinya dianggarkan kini beberapa anggaran justru akan dihapus.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan menyentuh belanja-belanja daerah yang masuk enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan sosial.
"Pembiayaan, tidak semua. Tapi efisiensi terbesar tentunya untuk belanja sehari-hari para pimpinan. Itu jauh berkurang sehingga kita betul-betul efisiennya banyak," ujar Farhan kepada wartawan di Bandung, Selasa kemarin (21/10).
Farhan menjelaskan bahwa beberapa belanja yang jelas akan dilakukan pemotongan adalah makan dan minum pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta konsumsi listrik di kantor-kantor dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dilakukan pembatasan.
"Oh ya di DPRD, sudah hemat. Karena AC-nya sudah dimatikan. Pokoknya semua OPD terdampak, bahkan sampai RSUD saja yang biasanya menyediakan mamin untuk para karyawan ya kita dihilangkan juga," terang Farhan.
Menurut Farhan, Pemkot Bandung tetap akan berusaha untuk mendapatkan pendapatan dari sumber lainnya, termasuk memanfaatkan program-program pemerintah pusat yang ada di daerah. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
"Kami sedang berusaha mencari cara untuk bisa mendapatkan beberapa program dari pusat, khususnya yang menunjang 6 SPM," kata Farhan penuh harap.
Lebih lanjut, Farhan menyebutkan bahwa mengenai anggaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri, pihaknya menegaskan bahwa tahun depan sementara akan ditiadakan, karena belanja pimpinan dipastikan akan mengalami pengurangan.
"Lupakan luar negeri. Luar negeri kita Google. Makan minum, BBM, perjalanan dinas itu dikurangi," terang Farhan.
Efisiensi yang Dilakukan Seluruh Daerah di Jawa Barat
Perlu diketahui, efisiensi tahun 2026 bukan hanya dilakukan oleh Pemkot Bandung saja. Hampir seluruh daerah di Jawa Barat melakukan hal serupa, karena sama-sama mendapatkan pengurangan TKD dari pemerintah pusat.
Pengurangan TKD ke Provinsi Jabar mencapai Rp2,458 triliun. Sementara untuk 27 kabupaten dan kota berkurang Rp2,7 triliun. Dari jumlah tersebut, pengurangan terbesar dialami oleh Kabupaten Bandung yang hampir tembus Rp1 triliun.
Komentar
Kirim Komentar