Dugaan Praktik Calo dalam Pengajuan SDUWHV 2025
Sejumlah pemohon Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa (SDUWHV) Australia 2025 mengungkap dugaan adanya praktik calo di balik proses pengajuan tersebut. Grace, salah satu peserta asal Jakarta yang gagal mendapatkan SDU, mengungkapkan bahwa ia menerima penawaran mencurigakan dari oknum tak dikenal jauh sebelum pembukaan pengajuan SDUWHV pada pertengahan Oktober lalu.
Menurutnya, tawaran itu datang sekitar dua minggu sebelum tanggal pengajuan diumumkan secara resmi. Saat itu, publik bahkan belum mengetahui tanggal pasti kapan pengajuan resmi SDUWHV dibuka oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Saya tuh di-chat, dibilang kayak mau nggak buat SDUWHV-nya tanpa war? Ini jauh sebelum ada tanggalnya, dua minggu sebelum ada tanggal, akhir September lah, dan dia (si calo) ini pun sudah tahu tanggalnya bakal kapan," kata Grace saat diwawancarai aiotrade, dikutip Minggu (26/10/2025).
Grace mengungkapkan, pihak tak dikenal yang menghubunginya sudah lebih dulu tahu jadwal kapan pembukaan "war" SDUWHV dibuka padahal masih jauh dari bulan Oktober. Tak cuma itu, calo tersebut juga mengklaim dapat membantu peserta mendapatkan surat dukungan tanpa harus mengikuti "war" daring yang dikenal ketat dan berisiko eror.
Penawaran itu datang melalui media sosial TikTok yang kemudian berlanjut ke aplikasi pesan pribadi. Dalam percakapan tersebut, pihak yang menawarinya menyebut memiliki koneksi dengan "orang dalam" di Ditjen Imigrasi. Terduga calo itu bahkan mengaku bisa mengurus surat dukungan secara cepat asal pembayaran dilakukan di muka.
"Dia ngakunya punya orang dalem lah. Nah, terus bilang kalau nggak percaya ketemu aja, nggak apa-apa. Jadi sampai dia mau ketemu," kata Grace.
Terduga calo SDUWHV 2025 menawarkan harga yang cukup besar untuk satu surat dukungan. Ada juga penawaran "paket lengkap" yang mencakup proses pemeriksaan medis hingga pengurusan visa. Orang tak dikenal yang menghubungi Grace ini meminta semua pembayaran dilakukan penuh di awal dengan alasan untuk "membayar orang di dalam".
Harga yang diminta terduga calo tentunya di luar dari bank reference atau bukti saldo rekening yang menjadi syarat utama pengajuan SDUWHV, yang besarannya 5.000 dolar Australia atau sekitar Rp 54 juta.
"Katanya kalau surat dukungannya aja, itu sekitar Rp 27.000.000 ya. Nah, kalau all-in, ada nih paket all-in, itu udah sama MCU (medical checkup) sama visa. Kalau yang all-in Rp 30 jutaan lah," kata Grace.
Setelah saling berbalas pesan dengan terduga calo, Grace akhirnya menolak tawaran tersebut. Kendati tak jadi menggunakan jalur itu, Grace mulai bisa menyimpulkan bahwa dugaan praktik calo bukan isapan jempol. Ia juga menemukan banyak peserta lain mengalami hal serupa, yakni menerima pesan pribadi dari akun anonim yang menawarkan jasa serupa dengan tarif bervariasi antara belasan hingga seratusan juta rupiah.
Dari informasi yang beredar di komunitas peserta dan forum daring, bahkan muncul cerita bahwa sebagian orang sempat membayar uang muka (DP) kepada calo namun tetap gagal memperoleh surat dukungan. Sebagian uang mereka hangus begitu saja tanpa kejelasan.
Grace sendiri menegaskan ia tak mau menggunakan jalur calo karena telah mempersiapkan segala-galanya jauh-jauh hari, meskipun pada akhirnya tetap gagal mendapatkan SDUWHV karena sistem yang eror dan tak transparan pada saat pengajuan pada 15 dan 17 Oktober 2025 lalu.
"Saya punya small group yang kita udah persiapkan dari Desember (2024). Dari Desember kita persiapkan, saya belajar sama mereka tuh. Belajar Bahasa Inggris, IELTS. Prepare bareng, saya nggak open class, saya free semua. Sampe harinya saya bantu semua koordinasi sama mereka," ungkap Grace.
Kasus yang dialami Grace serupa dengan ribuan peserta lain yang turut mengajukan SDUWHV Australia periode 2025. Pada hari pembukaan pengajuan, 15 dan 17 Oktober 2025, situs resmi Ditjen Imigrasi yang digunakan untuk "war" atau perebutan kuota SDUWHV dilaporkan mengalami gangguan parah. Banyak peserta gagal masuk ke laman pendaftaran karena server sempat tak bisa diakses, sebagian lainnya berhasil masuk tapi terhenti di tahap unggah dokumen. Bahkan, ada yang sudah menekan tombol submit namun sistem langsung menolak permohonan tanpa keterangan jelas.
Karena kondisi ini, tak sedikit pemohon yang menilai proses perebutan kuota SDUWHV tahun ini berlangsung tidak transparan dan cenderung merugikan peserta individu yang tidak memiliki akses khusus.
Gerakan Save WHV
Kekinian, ribuan pemohon visa kerja dan liburan atau Work and Holiday Visa (WHV) ke Australia yang gagal mendapatkan surat dukungan membentuk sebuah gerakan untuk memprotes sistem penyelenggaraan yang dianggap bobrok. Lewat gerakan Save WHV, mereka berniat menyuarakan aspirasi dan memprotes beragam kendala yang dihadapi saat pengajuan pada 15 dan 17 Oktober lalu.
Diketahui, SDUWHV merupakan dokumen wajib yang diperlukan pemohon untuk bisa berangkat berlibur dan bekerja ke Australia. Di tahun 2025 ini, Ditjen Imigrasi membuka kuota 5.500 SDUWHV yang bisa diperoleh melalui situs http://sduwhv.imigrasi.go.id. Dokumen SDUWHV ini harus didapatkan secara rebutan, melalui pengajuan yang ramai disebut sebagai "War SDUWHV".
Seperti memperebutkan tiket konser artis luar negeri, dalam dua hari itu, para pemohon SDUWHV harus bertahan di depan layar komputer sejak pagi hari demi mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan melalui situs Ditjen Imigrasi. Nyatanya, para pemohon SDUWHV yang sudah mempersiapkan dokumen mereka secara lengkap gagal mengakses situs pengajuan.
Puluhan ribu pemohon kesulitan ketika membuka situs Ditjen Imigrasi untuk mengunggah persyaratan utama seperti sertifikat keahlian bahasa asing hingga bukti saldo rekening minimal 5.000 dolar Australia.
Gerakan Save WHV ini menganggap sistem penyelenggaraan bobrok. Mereka juga menganggap ada dugaan kecurangan-kecurangan selama berlangsungnya proses pengajuan dokumen itu. Ketua Umum Gerakan Relawan WHV, Blasius Dikara Punkka mengungkapkan, pada 21 Oktober 2025 lalu, pihaknya sudah mendatangi kantor Ditjen Imigrasi untuk menyampaikan surat audiensi. Surat itu juga dikirim ke Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Ombudsman Republik Indonesia.
Dalam surat itu, Gerakan Relawan WHV menyuarakan empat poin utama yang menyoroti bobroknya sistem penyelenggaraan pengajuan SDUWHV pada 15 dan 17 Oktober lalu. "Empat poin kita itu ada terkait kendala teknis dan gangguan sistem selama proses war berlangsung, perubahan sepihak terhadap syarat minimum peserta tanpa pemberitahuan resmi, terus dugaan ketidakteraturan sistem, dan perlakuan yang tidak adil terhadap peserta yang memenuhi syarat namun gagal mengakses sistem," ungkap Blasius kepada aiotrade, Kamis (23/10/2025).
Blasius dan koleganya yang merasa dirugikan dengan sistem penyelenggaraan ini juga mencantumkan permintaan mereka ke Ditjen Imigrasi melalui surat audiensi tersebut. Mereka meminta Ditjen Imigrasi melakukan audit internal dan eksternal secara menyeluruh terhadap pelaksanaan SDUWHV 2025 serta menerbitkan laporan yang dapat diakses publik mengenai sistem pendaftaran, kuota, dan perubahan kebijakan yang terjadi.
Selanjutnya, mereka meminta diadakan verifikasi ulang serta penyediaan solusi keadilan bagi peserta yang sudah memiliki kode formulir namun gagal menyelesaikan proses pengajuan karena gangguan sistem. Gerakan Relawan WHV turut meminta agar pemerintah mempertimbangkan pembukaan pengajuan tahap 2 yang memungkinkan peserta yang terdampak gangguan sistem masih dapat mengajukan permohonan SDUWHV.
"Apabila dari hasil audit ditemukan adanya pelanggaran hukum atau praktik yang tidak sesuai ketentuan, maka kami mendesak proses war SDUWHV 2025 dinyatakan batal dan wajib dilakukan war ulang secara terbuka dan adil," tegas dia.
Munculnya Gerakan Relawan WHV yang menyuarakan tagline Save WHV berawal dari rasa kecewa para pemohon terhadap buruknya kesiapan Ditjen Imigrasi dalam penyelenggaraan pengajuan SDUWHV 2025. Blasius mengibaratkan, lembaga pemerintah itu seperti tuan rumah yang menggelar hajatan tapi tak menyiapkan tempatnya dengan baik.
"Mereka sudah umumkan tanggal 15 Oktober pembukaan, tapi saat hari itu datang, infrastrukturnya down. Server, sistem, semuanya down," ucap Blasius.
Kondisi ini tentunya membuat banyak pemohon yang merasa dirugikan. Kata Blasius, ribuan pemohon telah mengeluarkan biaya pribadi untuk bersiap mengikuti pengajuan SDUWHV, mulai dari menyewa perangkat komputer di warnet hingga menyiapkan koneksi internet cepat. "Tapi semua hangus. Nggak ada hasil. Karena penyelenggara tidak siap," katanya.
Ia menjelaskan, Relawan Save WHV yang terbentuk di Jakarta menjadi koordinator gerakan nasional karena dekat dengan kantor pusat Ditjen Imigrasi. Sementara peserta dari luar daerah, seperti Surabaya, Medan, dan Makassar, ikut bergerak lewat media sosial dengan mengunggah protes mereka seraya menandai akun resmi Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, hingga Kedutaan Besar Australia.
Gerakan ini juga telah membuat petisi daring melalui situs change.org yang pada Kamis petang sudah ditandatangani lebih dari 4.000 kali. Dalam petisi daring itu dapat terlihat gerakan ini menerima laporan dari sejumlah pemohon visa Australia yang mengaku ditawari surat dukungan sebelum sistem pengajuan resmi dibuka. Penawaran-penawaran itu terjadi bahkan sebelum pembukaan resmi pada 15 Oktober.
Adapun oknum yang menawarkan kuota SDUWHV itu mengaku memiliki koneksi dengan "orang dalam" atau melalui pihak ketiga yang disebut agen. "Ini sangat meresahkan, karena kalau yang teman-teman dapet itu, pembelian ini dilakukan sebelum war, yang saya tahu dapet dari teman-teman harganya itu Rp 35 juta sampai Rp 100 juta," ungkapnya.
Gerakan Relawan WHV menilai kasus ini menjadi bukti ketidakcakapan lembaga negara dalam memberikan akses yang adil kepada masyarakat. Mereka berharap audit dan diskusi terbuka dengan Ditjen Imigrasi bisa segera dilakukan sebelum program SDUWHV berikutnya dibuka kembali.
"Kami hanya minta keadilan dan transparansi. Biar yang benar-benar siap dan memenuhi syarat, punya kesempatan yang sama," tutup Blasius.
Komentar
Kirim Komentar