Doni Akbar DPR Mendorong PT Timah Lakukan Perbaikan Komprehensif

Doni Akbar DPR Mendorong PT Timah Lakukan Perbaikan Komprehensif

Featured Image

Pentingnya Pembenahan Tata Kelola PT Timah Tbk

Anggota Komisi VI DPR RI, Doni Akbar, menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh di tubuh PT Timah Tbk. Tujuannya adalah untuk memastikan tata kelola yang transparan, berkeadilan, dan berdaya saing. Dalam rapat kerja bersama manajemen perusahaan, ia mengungkapkan beberapa isu krusial yang perlu segera ditangani.

Advertisement

Disparitas Harga Jual Timah

Doni Akbar menyoroti adanya disparitas harga jual timah antara tambang darat, ponton isap produksi (PIP), dan kapal isap Produksi (KIP). Ia menilai bahwa perbedaan ini patut dipertanyakan. Biaya operasional kapal jauh lebih besar, namun harga jualnya tidak sebanding. Ketidakselarasan ini berpotensi menimbulkan dugaan ketidaktransparanan yang bisa merugikan perusahaan maupun negara.

Mekanisme Harga yang Lemah

Selain itu, Doni mengkritisi mekanisme harga PT Timah yang dinilai lemah. Hal ini membuat penambang lebih memilih menjual ke kolektor di luar jalur resmi. Kolektor lokal bahkan berani membeli hingga Rp210 ribu per kilogram, sementara smelter swasta pernah mencapai Rp300 ribu hingga Rp310 ribu. Kondisi ini menandakan adanya celah sistemik yang harus segera dibenahi agar perusahaan tidak terus-menerus kehilangan pasokan.

Sengketa Lahan Tambang

Lebih lanjut, Doni Akbar menekankan perlunya penyelesaian sengketa lahan tambang dengan perusahaan perkebunan sawit yang hingga kini berlarut-larut. Menurutnya, konflik semacam ini bukan hanya menghambat aktivitas operasional, tetapi juga berpotensi menurunkan kredibilitas PT Timah sebagai perusahaan BUMN strategis.

Pengelolaan Sisa Hasil Produksi

Tak kalah penting, dia menyoroti pengelolaan sisa hasil produksi (SHP) kapal isap yang belum jelas pencatatannya. Setiap kilogram hasil produksi adalah aset negara. PT Timah wajib memastikan tidak ada kebocoran dalam proses pencatatan maupun distribusi, termasuk dari sisa material yang selama ini terabaikan.

Komitmen Komisi VI DPR

Doni Akbar menutup dengan penegasan bahwa Komisi VI DPR akan terus mengawal langkah PT Timah dalam memperbaiki tata kelola, meningkatkan efisiensi produksi serta mengembalikan kepercayaan publik. Transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas adalah kunci agar PT Timah mampu bertahan menghadapi tantangan global sekaligus memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional.

Berita Terkait

Komentar

Kirim Komentar