Kekurangan Anggaran Pemprov DKI Jakarta Hingga Tahun 2025
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta masih menghadapi kekurangan anggaran untuk menyelesaikan pembayaran terkait berbagai program hingga Desember 2025. Meskipun terdapat dana sebesar Rp16,4 triliun yang tersimpan di Bank, situasi ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembayaran.
Pernyataan ini disampaikan oleh Pramono Anung sebagai respons terhadap laporan Jurnalis Kompas TV, Renata Pricilia Panggalo, pada Jumat (24/10/2025). Ia menjelaskan bahwa pihaknya memperkirakan hingga akhir Desember 2025, akan ada kebutuhan dana sekitar Rp16 triliun hingga Rp18 triliun yang harus diselesaikan oleh pemerintah Jakarta.
Artinya, dana tersebut masih kurang, ujar Pramono.
Untuk itu, ia mempertanyakan apakah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, akan mentransfer dana sebesar Rp10 triliun kepada Pemprov DKI Jakarta. Jika hal tersebut dilakukan, Pramono berjanji akan memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya.
Jika Pak Menteri Keuangan mentransfer ke Bank Jakarta sebesar Rp10 triliun, saya pasti akan manfaatkannya. Sehingga, dana yang kurang dalam pembayaran DPI bisa dibayarkan ke Jakarta, jelas Pramono.
Penjelasan Terkait Dana yang Tersimpan di Bank
Dalam penjelasannya, Pramono juga menanggapi isu mengenai dana pemda yang terendap di Bank. Ia membantah bahwa dana sebesar Rp16,4 triliun tersebut merupakan dana yang diendapkan.
Bukan dana endapan, dana yang ditaruh berupa giro maupun deposito yang digunakan untuk membayar. Pembayaran yang perlu dikeluarkan sesuai dengan pola yang ada, jelas Pramono.
Ia menambahkan bahwa pada tahun 2023, pihaknya telah membayar sekitar Rp16 triliun di akhir tahun. Sementara itu, pada bulan November dan Desember tahun 2024, diperkirakan akan ada kebutuhan dana sebesar Rp18 triliun.
Sekarang saya juga memperkirakan kurang lebih Rp16 sampai Rp18 triliun. Jadi uang yang 14,6 ini pun masih kurang gitu. Jadi kalau mau dibantu ya monggo, silahkan kami akan manfaatkan, berarti bukan untuk dianggarkan untuk proyek baru ya memang ada programnya sendiri, tambah Pramono.
Perlu Bantuan dari Pemerintah Pusat
Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat untuk mengatasi kekurangan anggaran ini. Ia berharap agar dana yang diberikan dapat digunakan secara efektif untuk pembayaran yang belum terselesaikan.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan penggunaan dana yang sudah ada. Dengan adanya dana sebesar Rp16,4 triliun di Bank, Pramono berharap agar pihak terkait dapat bekerja sama untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan awalnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa masalah keuangan Pemprov DKI Jakarta tidak hanya terbatas pada jumlah dana yang tersedia, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan secara efisien. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Jakarta tetap terjaga.
Komentar
Kirim Komentar