aiotrade, BALIKPAPAN Pemkot Samarinda menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran setelah kehilangan dana transfer ke daerah sebesar Rp1,3 triliun. Hal ini disebabkan oleh pemangkasan dana yang dilakukan pemerintah pusat. Kondisi ini memaksa wali kota untuk mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan bahwa kapasitas fiskal kota akan mengalami penurunan pada tahun 2026 akibat penerapan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 56/2025 yang menekankan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk menghadapi hal ini, ia melakukan konsolidasi dan merancang strategi baru dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
"Kami telah melakukan brainstorming untuk mengubah budaya kerja dalam pengelolaan pemerintahan," ujarnya beberapa waktu lalu.
Selain itu, Pemkot Samarinda juga melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyusun kembali prioritas dan strategi belanja. Salah satu langkah jangka pendek yang diambil adalah efisiensi pada pos belanja non-prioritas. DPRD memberikan persetujuan atas rencana penundaan belanja modal yang tidak mendesak.
"Tujuan utama efisiensi adalah pada perjalanan dinas, makan minum, belanja pemeliharaan, serta administrasi seperti ATK dan lain-lain," jelasnya.
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Prioritas utama yang disepakati bersama adalah memastikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan gaji bagi ASN, P3K, serta tenaga non-ASN tetap terpenuhi.
"Efisiensi bukan berarti mengabaikan hak pegawai. Yang kami pertahankan adalah hak-hak mereka," tegas Andi Harun.
Selain gaji, alokasi anggaran juga difokuskan pada dua sektor vital, yaitu pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program yang memiliki dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Program populis Pro Bebaya juga dipastikan tetap berjalan pada 2026.
Program ini diharapkan menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Di sisi lain, Andi Harun menyampaikan bahwa program penanganan banjir tidak akan terhenti. Progres penanggulangan banjir terus berjalan, didukung oleh komitmen baru dari Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) yang bersedia membangun kolam retensi di perbatasan.
"Usulan ke Menteri PU 100% untuk pengendalian banjir, termasuk sheet pile di Karang Mumus senilai Rp900 miliar, pompa, dan kolam retensi," katanya.
Adapun, optimalisasi Waduk Lempake dan Benanga oleh BWS Wilayah IV, serta bantuan dari PUPR provinsi, juga diharapkan terus berlanjut.
"Kami mohon maaf karena penanggulangan banjir belum tuntas. Curah hujan terakhir (193 ml/detik) adalah anomali. Namun, kami pastikan tidak akan berhenti mengerjakan prioritas ini," katanya.
Komentar
Kirim Komentar