Penyelenggaraan Haji Menghadapi Masalah Serius
Dalam sebuah dialog yang diadakan di KompasTV, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa dirinya telah melaporkan dugaan manipulasi kartel dalam penyelenggaraan haji kepada Presiden. Hal ini disampaikannya pada Rabu (24/9/2025), dalam acara Sapa Indonesia Pagi.
Dahnil menegaskan bahwa perlu adanya tindakan tegas terhadap praktik-praktik kartel yang terjadi dalam penyelenggaraan haji. Ia menyampaikan pesan tersebut dengan tegas, mengingatkan bahwa jika ada perintah dari presiden, maka harus dilaksanakan secara penuh dan tanpa kompromi.
Temuan Menarik dalam Persiapan Haji 2025
Selama proses persiapan haji pada tahun 2025, Dahnil menemukan berbagai masalah yang menyebabkan penyelenggaraan haji menjadi tidak teratur. Ia menemukan adanya manipulasi dalam berbagai tahapan kegiatan haji.
“Di proses-proses tersebut, kami menemukan banyak problem atau lubang-lubang yang menyebabkan permasalahan dalam penyelenggaraan haji,” ujar Dahnil. Ia menjelaskan bahwa praktik rente dan kartel sering kali terjadi dalam setiap tahapan persiapan haji.
Masalah Data yang Tidak Terstruktur
Salah satu masalah utama yang ditemukan oleh Dahnil adalah ketidakterstrukturannya data. Ia menyebutkan bahwa data kloter masih dalam kondisi yang tidak jelas dan mudah dimanipulasi oleh kelompok-kelompok tertentu.
“Misalnya, data kloter masih dalam tanda kutip semerawut, itu yang kemudian bisa dipermainkan oleh kelompok-kelompok, oknum-oknum mulai dari di daerah, provinsi, sampai dengan pusat,” tambahnya.
Contoh Praktik Pemalsuan Mahram
Dahnil memberikan contoh nyata tentang bagaimana praktik pemalsuan mahram sering terjadi. Misalnya, ada seorang jemaah yang suaminya meninggal, sehingga membutuhkan pengganti. Namun, beberapa oknum menggantinya dengan orang lain yang seolah-olah merupakan mahrom si perempuan, padahal bukan.
“Ketika ada praktik pergantian mahram, pemalsuan mahram itu, itu ada nilai di situ, ada rente di situ, anda bayangkan ini mau naik haji dari berbohong,” katanya.
Harapan untuk Fatwa yang Tegas
Dahnil juga menyampaikan harapan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat memberikan fatwa yang keras dan tegas. Ia berharap bahwa naik haji harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan prinsip kebersihan serta kesucian.
“Saya berapa kali berharap dari MUI untuk ada fatwa yang keras dan tegas, bahwasanya naik haji itu harus dengan cara yang baik, harus cara yang khasanah,” ujarnya.
Kesimpulan
Dari hasil temuan Dahnil Anzar Simanjuntak, terlihat bahwa penyelenggaraan haji menghadapi tantangan besar akibat adanya manipulasi dan praktik rente. Diperlukan langkah-langkah tegas dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait. Selain itu, diperlukan pula kesadaran dan kepatuhan dari para pelaku dan jemaah haji untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam proses penyelenggaraan haji.
Komentar
Kirim Komentar