BPBD Kota Sorong Selesaikan Rencana Banjir Akhir November 2025

BPBD Kota Sorong Selesaikan Rencana Banjir Akhir November 2025

BPBD Kota Sorong Selesaikan Rencana Banjir Akhir November 2025

Penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir di Kota Sorong

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong, Herlin Sasabone, mengungkapkan bahwa penyusunan dokumen rencana kontinjensi banjir telah rampung pada akhir November 2025. Dokumen ini dibuat sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana banjir yang sering terjadi setiap tahun di kota tersebut.

Advertisement

Herlin menjelaskan bahwa dokumen ini masih berada dalam tahapan FGD awal dan akan menjadi acuan utama saat terjadi bencana. Ia menyampaikan hal ini pada Jumat (24/10/2025). Penyusunan rencana kontinjensi ini dilakukan oleh BPBD Kota Sorong karena banjir sering melanda kota yang menjadi ibu kota Provinsi Papua Barat Daya.

Berdasarkan data dari BPBD, sebanyak sembilan dari sepuluh distrik rutin melaporkan genangan air yang berpotensi menyebabkan banjir setiap tahun. Herlin menegaskan bahwa jika genangan air tidak surut dalam beberapa jam, maka sudah bisa dikategorikan sebagai banjir.

Untuk membantu proses penyusunan dokumen ini, BPBD menggandeng Tim Konsultan dari Makassar serta melibatkan berbagai pihak lintas sektor. Termasuk dalam kerja sama ini adalah TNI, Polri, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan seluruh perangkat daerah (PD).

Menurut Herlin, semua perangkat daerah menyampaikan data terkait sumber daya manusia, peralatan, maupun kendaraan operasional yang tersedia saat tanggap darurat. Hal ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam penanganan bencana.

Rencana kontinjensi banjir memiliki fungsi sebagai rencana operasional terpadu untuk penanganan darurat bencana. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman bagi simulasi dan pelatihan di wilayah rawan banjir.

Herlin menyebutkan bahwa selain banjir, rencana kontinjensi untuk potensi bencana lain di Kota Sorong akan disusun secara bertahap. Ia menjelaskan bahwa fokus pada tahun ini adalah banjir, sedangkan pada tahun depan, jika memungkinkan, akan dibuat rencana kontinjensi untuk gempa bumi.

Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi

Penyusunan dokumen rencana kontinjensi banjir melibatkan beberapa tahapan penting:

  • Pemetaan Wilayah Rawan: BPBD melakukan pemetaan wilayah yang rentan terkena banjir. Data ini digunakan untuk menentukan prioritas daerah yang membutuhkan perhatian khusus.
  • Koordinasi dengan Pihak Terkait: Kerja sama dengan TNI, Polri, LSM, dan instansi pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan keberhasilan rencana kontinjensi.
  • Pelibatan Ahli dan Konsultan: Tim konsultan dari Makassar memberikan dukungan teknis dalam penyusunan dokumen. Mereka membantu merancang strategi yang efektif dan berbasis data.
  • Simulasi dan Pelatihan: Dokumen ini juga menjadi dasar bagi simulasi dan pelatihan di wilayah rawan banjir. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Manfaat Rencana Kontinjensi Banjir

Rencana kontinjensi banjir memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan pemerintah daerah:

  • Meningkatkan Kesiapsiagaan: Dengan adanya rencana kontinjensi, pemerintah dan masyarakat lebih siap menghadapi potensi banjir.
  • Mempercepat Penanganan Darurat: Dokumen ini membantu mempercepat respons dalam situasi darurat, sehingga dapat mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian materi.
  • Meningkatkan Koordinasi: Melalui rencana kontinjensi, semua pihak terkait dapat bekerja sama secara efisien dalam menghadapi bencana.

Langkah Berikutnya

Setelah rencana kontinjensi banjir selesai disusun, langkah berikutnya adalah implementasi dan evaluasi. BPBD akan terus memantau kondisi wilayah dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi akan dilakukan agar masyarakat memahami cara menghadapi banjir.

Dengan rencana kontinjensi yang telah disusun, diharapkan Kota Sorong dapat lebih siap menghadapi ancaman banjir dan bencana lainnya. Hal ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas daerah.

Berita Terkait

Komentar

Kirim Komentar