Penjelasan Menteri ESDM Terkait Kritik Publik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan respons terhadap kritik dan sorotan publik yang muncul di media sosial mengenai kinerjanya. Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja seorang menteri adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, bukan ditentukan oleh opini netizen atau arus perbincangan di platform digital.
Bahlil menyatakan bahwa hanya Presiden Prabowo Subianto yang berhak menilai kinerja dirinya sebagai menteri kabinet. Pernyataan ini disampaikan kepada awak media di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/10/2025), setelah beberapa komentar dan meme yang menyinggungnya beredar di berbagai platform digital.
Menyangkut dengan apa yang kami kerjakan, pasti yang berhak menilai menteri itu adalah presiden. Itu hak prerogatif presiden, ujar Bahlil.
Fokus pada Target Strategis Nasional
Bahlil, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menegaskan bahwa kementeriannya bekerja sesuai arahan Presiden dan tetap fokus pada pencapaian target strategis negara. Ia menyebutkan sejumlah indikator kinerja yang telah menunjukkan capaian positif.
KPI pendapatan PNBP kita di 2025 on the track, bahkan mencapai target APBN. Lifting kita sekarang sudah di atas APBN. Hilirisasi berjalan dengan baik. Listrik desa berjalan dengan baik. Sumur-sumur rakyat kita berikan dengan baik, jelasnya.
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas akses izin usaha pertambangan (IUP) bagi koperasi dan pelaku UMKM. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi Pasal 33 UUD 1945 tentang pemerataan pengelolaan kekayaan negara.
Untuk keadilan dalam rangka implementasi Pasal 33, agar kekayaan negara semua dilakukan secara merata, IUP-IUP koperasi, IUP-IUP UMKM telah dimediasi lewat perubahan undang-undang, ujarnya.
Menanggapi Kritik Publik
Bahlil mengakui bahwa kritik dari masyarakat merupakan bagian dari demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan negara harus dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan, bukan tekanan opini publik.
Apapun, kita akan pertaruhkan tentang kedaulatan negara. Karena bagi saya, menteri itu adalah pejabat negara, pembantu presiden, tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan komitmen untuk tetap menjalankan tugas sesuai arahan Presiden, tanpa kompromi terhadap prinsip dan tanggung jawab negara.
Kalau apa yang sudah diarahkan oleh presiden untuk menjaga marwah negara, untuk menjalankan KPI, menjalankan kedaulatan, saya sering mengatakan, dengan segala hormat, jangankan sejengkal, jangankan selangkah, sejengkal pun saya nggak akan pernah mundur, pungkas Bahlil.
Tanggung Jawab Seorang Menteri
Sebagai menteri, Bahlil menegaskan bahwa tugas utamanya adalah menjalankan arahan Presiden dan menjaga kedaulatan serta marwah negara. Ia menilai bahwa kinerja seorang menteri tidak bisa dinilai hanya berdasarkan opini publik atau perbincangan di media sosial.
Ia menekankan bahwa pemerintahan harus berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Hal ini menjadi dasar dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini.
Komitmen untuk Tetap Berjuang
Bahlil menegaskan bahwa ia akan terus berjuang demi kepentingan bangsa dan negara. Ia mengatakan bahwa tidak ada ruang bagi penundaan atau pengabaian tugas yang telah ditetapkan oleh Presiden.
Saya tidak akan pernah mundur, baik itu sejengkal maupun selangkah. Saya akan tetap berjuang untuk menjaga kedaulatan negara dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, ujarnya.
Dengan sikap tegas dan komitmen yang kuat, Bahlil menunjukkan bahwa ia siap menghadapi tantangan dan kritik yang muncul, asalkan tetap dalam koridor hukum dan prinsip kebijakan yang telah ditetapkan.
Komentar
Kirim Komentar